Ramsey Pricing

Ramsey Pricing adalah skema harga linier yang dirancang untuk multi-product pada pasar natural monopoli, dimana semua biaya terhitung dalam total cost dan tujuan dari ramsey pricing adalah untuk memaksimumkan surplus konsumen.Adapun karakteristik dari ramsey pricing adalah diferensiasi harga, produsen dan konsumen (ada yang membayar lebih) memperoleh manfaat, variabel cost tertutup, diferensiasi fixed cost menurut manfaat, adil walaupun adanya diskriminasi, dan dalam menaikkan harga berada diatas marginal cost dan proporsinya terbalik dengan elastisitas permintaan.

Ketika produsen memiliki kekuatan pasar, cara memaksimumkan keuntungannya dengan menetapkan harga melebihi marginal cost. Ini menyebabkan kerugian dalam kesejahteraan terhadap situasi persaingan sempurna, sehingga pemerintah mempunyai kepentingan dalam menurunkan harga untuk masing-masing marginal cost . Namun,penetapan harga berdasarkan marginal cost mungkin tidak secara finansial layak bagi produsen karena skala ekonomi, biaya tetap, atau common costs. Ketika hal ini terjadi, penetapan harga untuk memaksimalkan laba pada struktur monopoli adalah salah satu yang menyebabkan jumlah pelanggan yang ingin membeli lebih sedikit dari jumlah pelanggan yang membeli dengan penetapan harga berdasarkan marginal cost.Ramsey pricing kadang-kadang konsisten dengan tujuan pemerintah karena secara ekonomis efisien dalam arti bahwa dapat memaksimalkan kesejahteraan dalam keadaan tertentu. Namun ada, masalah dengan ramsey pricing. Produsen dalam memaksimumkan keuntungan akan memilih ramsey pricing hanya jika semua sama-sama pasar monopoli atau sama-sama kompetitif. Jika pasar tidak sama monopolistis atau kompetitif, maka regulator yang memiliki kepentingan dalam mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sejauh mana produsen dapat menggunakan ramsey pricing terbatas kepada kelompok-kelompok jasa yang sama derajatnya dalam kompetisi.

Meskipun ramsey pricing dapat ekonomis efisien, hal itu mungkin tidak konsisten dengan tujuan pemerintah menyediakan pelayanan yang terjangkau kepada orang miskin dan tingkat dimana perubahan harga untuk mencapai harga yang efisien mungkin tidak konsisten dengan keberlanjutan politik. Sebagai hasil dari kedua keprihatinan, kadang-kadang regulator membatasi kemampuan produsen untuk mengejar ramsey pricing. Dalam hal layanan kepada orang miskin, regulator dapat menempatkan batas atas pada harga.

Ramsey pricing merupakan suatu bentuk diskriminasi harga - meskipun tidak selalu berarti buruk bentuk diskriminasi harga - dan kadang-kadang pelanggan keberatan atas dasar itu. Kadang-kadang masyarakat percaya bahwa tidak adil menyebabkan satu jenis pelanggan untuk membayar lebih tinggi di atas mark-up biaya marjinal dari tipe pelanggan lain. Dalam situasi seperti itu regulator mungkin lebih membatasi kemampuan produsen untuk mengadopsi ramsey pricing.

Berdasarkan teori Ramsey (1927), pajak yang optimum ditentukan pada tingkat yang secara proporsional terbalik terhadap elastisitas permintaan.Untuk pajak barang konsumsi, barang-barang dengan tingkat permintaan yang inelastis harus dikenakan pajak yang lebih tinggi, sementara barang-barang yang tingkat permintaannya relatif elastis dikenakan pajak serendah-rendahnya.

Bukti secara internasional menunjukkan bahwa cukai rokok dan produk tembakau memenuhi ketentuan Ramsey Rule karena permintaan terhadap produk tembakau adalah inelastis di sebagian besar negara. Peningkatan cukai tembakau menghasilkan pendapatan negara dalam jumlah besar dan juga mengurangi hilangnya kesejahteraan yang disebabkan karena meningkatnya harga oleh pajak yang tinggi, sehingga peningkatan cukai produk tembakau dianggap oleh IMF menguntungkan.

MORAL HAZARD

Penggunaan istilah “moral hazard’’ pada awalnnya digunakan dalam bidang asuransi. Dalam kamus Inggris maka "moral hazard" diterangkan sebagai "the hazard arising from the uncertainty or honesty of the insured". Sebagai contoh : bila seorang pengusaha yang mengambil asuransi resiko kebakaran untuk gudangnya. Ketika ia terjepit hutang dan menjelang jatuh tempo maka kecenderungannya akan mengambil jalan pintas dan melakukan ketidakjujuran, ia akan membakarnya sendiri gudangnya untuk mendapatkan dana asuransi sebagai ganti ruginya. Moral hazard muncul karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.

Konsep “moral hazard” telah menjadi studi baru dalam ekonomi sejak tahun 1960. Para ekonom menggunakan terminologi tersebut untuk menggambarkan ketidakefisienan yang dapat terjadi ketika resiko berada tidak pada tempatnya, lebih dari etika atau moral dari pihak yang terlibat.

Istilah “moral hazard” berkembang ke seluruh bidang seperti halnya dalam sistem perbankan. Hal ini terjadi kalau semua deposito di semua bank dilindungi oleh jaminan atas bankrutnya bank maka hal ini bisa memberikan insentip bagi para deposan untuk menitipkan hartanya di bank-bank ‘gurem’ yang berani menawarkan suku bunga yang paling tinggi. Dalam hal ini yang dirugikan adalah bank-bank yang besar dan bonafid yang tidak mau memberikan suku bunga tinggi. Kalau bank-bank (swasta) tahu dari pengalaman, bahwa Bank Indonesia akan menolong kalau mereka melanggar prudential requirements maka akibatnya mereka bisa nakal-nakalan dan melakukan kenekadan. "Jaminan" dari bank sentral disalahgunakan karena adanya ketidakjujuran dari pengurus atau pemilik bank-bank itu. Sehingga konsekuensinya bahwa seluruh elemen ekonomi harus membayar atas akibat ketidakjujuran ini, yaitu di saat ekspansi kredit bank sentral demikian menyebabkan inflasi.

Pengalaman dari negara-negara yang pernah mengalami krisis moneter dan merebaknya hutang serta proyek macet, menunjukkan bahwa pada akhirnya pemerintah terpaksa ikut campur untuk menanggung sebagian beban dalam bail-out, sudah tentu dengan mengorbankan uang dari pajak. Amerika Serikat akhirnya menggunakan uang pajak untuk menyelamatkan krisis bank-bank tabungan (loan-and-savings associations). Pemerintah Meksiko dan AS juga ikut menyelamatkan utang-utang swasta di krisis Meksiko. Demikian pula seperti yang terjadi di Jepang di mana pemerintah Jepang yang semula tidak mau menggunakan uang anggarannya, akhirnya menggunakannya juga untuk menolong bank-bank yang bermasalah.

Moral hazard terjadi akibat kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Dalam kasus perbankan, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat atas kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan dalam manajemen perbankan. Selain itu kurang tegasnya dalam menjalani peraturan-peraturan yang ada terutama dalam hal sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok. Dan yang paling parah bila petugas atau instansi pengontrol atau pengawas yang memang melakukan kegiatannya di luar tanggung jawabnya atau lepas dari tanggung jawabnya dengan melakukan kolusi atas jabatan dan wewenangnya.

Artikel tentang Capacity Building

Capacity Building; adalah proses agar individu, organisasi dan masyarakat mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan fungsi untuk memecahkan masalah. Di bawah ini beberapa artikel tentang Capacity Building, silahkan mendownloadnya :

1. Panduan Umum Capacity Building
2. Capacity Building for Integrated Environmental Assessment and Reporting
3. The international business perspective on capacity building to improve trade facilitation
4. Gender Uquality and Trade Related Capacity Building
5. Disaster Risk Reduction Capacity Building
6. Building Capacity in Non Profit Organization
7. Capacity Building in Selected Least Developed Countries
8. Trialog : Capacity Building Guidelines
9. Capacity Building For Sustainable Development Partnerships
10. Capacity Building For Sustainable Development : Overview of UNEP Environmental
11. Types of Capacity Building Activities
12. Capacity-Building in Selected Least Developed Countries: The African Lusophone Countries
13. GEO Capacity Building Strategy
14. Types of Capacity Building Activities
15. Kebijakan Terobosan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Provinsi Kalimantan Tengah
16. Public Sector Capacity Building Programme
17. Writing Proposal Capacity Building

Artikel Ekonomi

Artikel-artikel tentang Ekonomi, dapat di download di bawah ini:

1. Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia - Neny Erawati
2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2008 - Badan Pusat Statistik
3. The Prospect of Indonesia Capital Market in 2009 - Supraptono
4. Langkah Survivalitas Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Krisis - Darsono
5. Economic Growth of Solow Model - Daron Acemoglu
6. Ekonomi Makro - Sunarto dan Bambang Setiono
7. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro - Ramlan Ruvendi
8. Experience Marketing - Fransisca Andreani
9. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan per Kapita - Putu Oktavia
10. Foundation Modern Macroeconomics - Heijdra
11. Kebijakan Pemerintah Menghadap Krisis - Ginandjar Kartasasmita
12. Inflasi di Indonesia - Adwin S. Atmaja
13. Mengembangkan IKM dengan Pendekatan Kluster - Kacung Marijan
14. Kebijakan Mengatasi Krisis - Burhanuddin Abdullah
15. Kebijakan Umum Bidang Ekspor - Deperindag
16. Krisis Moneter Pengangguran dan Kemiskinan - Mundiharno
17. Matematika Ekonomi tentang Matriks - Catatan
18. Neraca Bank BRI 2009
19. Neraca Bank BRI Syariah Desember 2008
20. Pasar Persaingan Sempurna
21. Pengantar Klasifikasi Dasar - Pawit M Yusuf
22. Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal tentang Crowding Out
23. Perbedaan Agregasi Pasar dan Segmentasi Pasar
24. Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional
25. Skripsi tentang Analisis Pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Bererad, Echange Rate dan Interest Rate 2002-2005 - Muh Fahrudin
26. Kinerja Bank Indonesia Pasca Krismon - Toto Warsoko Pikir
27. Jumlah Uang Beredar - Iman Soenhadji
    

Pendapatan Domestrik Bruto

Data-data tentang PDB berdasarkan sumber dari Asian Development Bank, dapat di download di bawah ini :

1. Key Indicator Negara China, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org
2. Key Indicator Negara India, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org
3. Key Indicator Negara Indonesia, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org
4. Key Indicator Negara Korea, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org
5. Key Indicator Negara Malaysia, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org
6. Key Indicator Negara Philipina, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org
7. Key Indicator Negara Singapura, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org
8. Key Indicator Negara Thailand, Data terakhir Tahun 2007, sumber ADB.org

Artikel Filsafat

Artikel Filsafat, dapat download di bawah ini :

• Agama, Filsafat, Ilmu, Teori dan Penelitian
• Aksiologi
• Aksiologi Pengetahuan
• Dasar-dasar Ilmu Filsafat - Muhammad Adji
• Epistemologi Islam dan Integrasi Ilmu - Omar Hasan Kasule
• Epistemologi - Teori Ilmu Pengetahuan - Isyraq
• Filsafat Hukum dan Perannya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia-Huda Lukoni
• Ontologi Pengetahuan - Filsafat Ilmu
• Orientasi Filsafat Hukum-Arry Mth Soekowathy
• Filsafat Ilmu - Nina Kurniasih
• Filsafat Ilmu Pengetahuan - Slamet Ibrahim
• Pengantar Filsafat dan Ilmu - dr. Liza